Gubernur Malut Teken MoU Beasiswa dengan 27 Perguruan Tinggi, Rektor Unkhair: Ini Komitmen Kemanusiaan

UNKHAIR, Gubernur Provinsi Maluku Utara Sherly Laos kembali melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) program beasiswa Maluku Utara Bangkit bersama 27 pimpinan perguruan tinggi se-Maluku Utara, berlangsung di Aula Nuku, Gedung Rektorat Unkhair, Kampus 2, Gambesi, Ternate, Jumat (16/5/2025).

Rektor Unkhair, Dr. M. Ridha Ajam, M.Hum, dalam sambutannya, menyampaikan apresiasi dan penghormatan atas kehadiran Gubernur Sherly Laos yang disebutnya baru pertama kali berkunjung secara resmi ke kampus Unkhair.

Rektor juga mengenang momen penting saat mendiang Alm. Benny Laos, mantan Bupati Pulau Morotai dan suami Gubernur Sherly Laos, pertama kali mengumumkan program beasiswa bagi mahasiswa Morotai di aula yang sama.

“Almarhum sempat menelepon saya dan saat itu saya sampaikan, jangan hanya Morotai, tapi seluruh Maluku Utara. Dan hari ini, Gubernur melanjutkan komitmen besar itu,” kata Rektor Dr. Ridha.

Rektor juga menyatakan dukungan penuh dari civitas akademika Universitas Khairun, dan perguruan tinggi lainnya. Dr. Ridha mengajak seluruh pimpinan kampus di Maluku Utara, bersama-sama memastikan kualitas dan transparansi dalam pelaksanaan program beasiswa, dengan memprioritaskan mahasiswa kurang mampu dan berprestasi.

“Program ini bukan hanya soal pendidikan, tapi misi kemanusiaan yang luar biasa. Kami harap implementasinya berjalan baik dengan dukungan Dinas Pendidikan Provinsi,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Sherly Laos mengatakan, langkah ini merupakan bagian dari melanjutkan gagasan besar Alm. Benny Laos untuk mencerdaskan generasi Maluku Utara.

Pemprov, kata Sherly, telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3 miliar untuk program beasiswa tahun ini, Rp2 miliar untuk S1 dan Rp1 miliar yang dipertimbangkan untuk S1 Kedokteran atau S2.

“Tidak boleh ada lagi anak-anak Maluku Utara lulusan SMA yang tak bisa kuliah karena alasan biaya,” ujar Sherly.

Program ini, jelas Sherly, akan memprioritaskan mahasiswa dari tujuh kabupaten/kota yang belum memiliki alokasi beasiswa APBD. Pemprov juga menjalin komunikasi dengan pihak swasta untuk ikut memberikan kontribusi pendanaan.

Di sisi lain, lanjut Sherly Pemprov Malut menggandeng kampus dengan akreditasi minimal B, sebagai bentuk dorongan terhadap mutu pendidikan.

“Beasiswa ini bukan hanya angka di APBD, tapi soal kepercayaan, keberlanjutan harapan, dan kesempatan bagi anak-anak kita keluar dari kemiskinan struktural,” tegasnya.

Gubernur Sherly, juga menegaskan pentingnya kerja kolektif antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan perguruan tinggi dalam membangun sumber daya manusia Maluku Utara.

Gubernur perempuan pertama ini, berharap program ini menjadi tonggak awal mewujudkan Maluku Utara sebagai provinsi kaya tidak hanya secara sumber daya, tapi juga kualitas manusianya. (Kehumasan)*