UNKHAIR, Rektor Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Prof. Dr. Abdullah W. Jabid, SE., MM, memaparkan sejumlah program strategis memperkuat tata kelola, dan transparansi pendidikan tinggi di kawasan timur Indonesia.
Pemaparan itu disampaikan dalam Sharing Session antara BPK RI dan Unkhair, yang digelar di Ruang Senat, Kampus II, Ternate, Sabtu (18/10/2025).
Sharing session ini menghadirkan Anggota VI BPK RI, Drs. H. Fathan Subchi, M.A.P., CIISA, ChFA, CSFA, QIA, CFrA, serta dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku Utara, Marius Sirumapea, dan jajaran pejabat BPK RI bersama pimpinan Unkhair.
Dalam sambutannya, Prof. Dr. Abdullah W. Jabid, SE., MM, menyampaikan apresiasi atas perhatian BPK RI terhadap penguatan tata kelola perguruan tinggi di wilayah timur.
Menurutnya, Unkhair tengah menyiapkan sejumlah program strategis untuk memperkuat peran universitas sebagai pusat pengembangan ilmu dan layanan publik.
“Unkhair sedang merancang pembangunan Rumah Sakit Pendidikan, Auditorium Serbaguna, revitalisasi laboratorium terpadu, serta perluasan asrama mahasiswa. Program-program ini masih dalam tahap pengusulan dukungan anggaran, dan kami berharap melalui kebijakan BPK RI, kebutuhan infrastruktur pendidikan tinggi di kawasan timur bisa menjadi prioritas nasional,” harap Prof. Abdullah.
Kata Rektor, Unkhair bertekad menjadi Kampus Berdampak, universitas yang tidak hanya unggul dalam akademik, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat gugus pulau dan pesisir.
“Kami ingin agar hasil riset tidak berhenti di journal, tetapi menjadi solusi hidup di tengah masyarakat. Itulah esensi perguruan tinggi yang berdampak,” tegasnya.
Menutup kegiatan, Prof. Abdullah menegaskan kembali visi Unkhair sebagai kampus berintegritas.
“Akuntabilitas bukan sekadar laporan keuangan, tapi budaya kerja yang jujur dan terbuka. Inilah semangat yang ingin kami bangun di Unkhair,” tandasnya.
Sementara itu, Anggota VI BPK RI H. Fathan Subchi menyoroti pentingnya pengembangan infrastruktur pendidikan yang efisien, transparan, dan berkelanjutan.
Ia menilai lahan pengembangan kampus Unkhair di kawasan belakang Kota Ternate memiliki potensi besar menjadi pusat riset dan pelayanan publik.
“Kita tidak hanya membangun fisik, tetapi juga membangun pusat tanggung jawab bersama antara kampus dan masyarakat. Kampus harus menjadi ruang publik yang melahirkan inovasi dan nilai-nilai integritas,” ucapnya.
Fathan, juga mendorong perguruan tinggi di kawasan timur Indonesia untuk memperluas jejaring internasional dan menggandeng lembaga pendanaan global seperti Saudi Fund dan Islamic Development Bank (IsDB).
“Kampus di timur harus berani membuka jejaring global. Dukungan internasional bukan hanya soal pendanaan, tetapi juga bentuk pengakuan terhadap kapasitas akademik kita,” ucapnya.
Melalui kegiatan ini, Unkhair dan BPK RI menegaskan komitmen bersama untuk membangun ekosistem pendidikan tinggi yang transparan, akuntabel, dan berdaya saing.
“BPK hadir bukan hanya untuk memeriksa, tetapi juga memastikan lembaga pendidikan tumbuh dalam tata kelola yang sehat dan berintegritas,” tutup Fathan.
Kegiatan Sharing Session berlangsung interaktif, membahas berbagai topik mulai dari inovasi digital dalam audit keuangan, transparansi anggaran publik, hingga penguatan tata kelola lembaga pendidikan tinggi.
Sinergi antara BPK RI dan Unkhair diharapkan, menjadi langkah konkret dalam memperkuat tata kelola pendidikan tinggi di Indonesia bagian timur serta mendorong terwujudnya sistem pendidikan yang transparan dan berkelanjutan.*
_______________________________________
Laporan: Fadly |Editor: Polo |Foto: Fadly