UNKHAIR, Rektor Universitas Khairun (Unkhair), Dr. M. Ridha Ajam, M.Hum, meminta kejelasan mekanisme kebijakan afirmasi Program Pra-Doktoral yang menyasar dosen di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Pernyataan itu disampaikan saat sosialisasi dan penjaringan minat program pra-doktoral 2025, di Aula Nuku, Rektorat Kampus II Unkhair, Ternate, Selasa (22/7/2025).
Kegiatan ini diinisiasi oleh Direktorat Sumber Daya, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) sebagai upaya mendorong percepatan kualifikasi doktoral di perguruan tinggi, khususnya di wilayah 3T.
Dr. Ridha menilai kegiatan tersebut penting dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, baik di lingkungan Unkhair maupun Maluku Utara.
Menurutnya, minat melanjutkan studi doktoral di kalangan dosen Unkhair cukup tinggi, terbukti dari banyaknya permohonan yang diajukan melalui berbagai jalur pendanaan, termasuk LPDP dan mandiri.
Meski demikian, rektor menyoroti belum jelasnya arah kebijakan afirmasi yang seharusnya menjadi prioritas dalam program ini.
“Kebijakan 3T ini sudah lama, tapi desainnya seperti apa, siapa yang menentukan prioritas, LPDP atau kementerian?, karena praktiknya, perlakuannya tampak sama bagi semua pendaftar,” ujarnya di hadapan peserta sosialisasi.
Dr. Ridha berharap Direktorat Sumber Daya dapat segera memberikan penjelasan konkret. Menurutnya, masih banyak dosen di daerah yang belum merasakan manfaat afirmasi sebagaimana mestinya.
“Saya berharap penjelasan soal kebijakan ini tidak hanya normatif. Faktanya, banyak dosen belum pernah merasakan apa yang dimaksud afirmasi,” tegasnya.
Rektor juga menyarankan agar kebijakan afirmasi mempertimbangkan kebutuhan akademik di program studi tertentu, tidak hanya lokasi institusi. Contoh, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) Unkhair yang memiliki peminat tinggi, namun jumlah dosen doktor masih terbatas.
“Kami harap afirmasi juga menyasar prodi-prodi yang sangat membutuhkan penguatan sumber daya manusia, seperti kedokteran dan lainnya,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, perwakilan Direktorat Sumber Daya Kemendiktisaintek, Nur Muhammad Septia Putra, menjelaskan bahwa program pra-doktoral merupakan bagian dari upaya pemerintah mengatasi rendahnya rasio dosen bergelar doktor di Indonesia.
Berdasarkan data yang disampaikan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof. Stella Christie, Ph.D, hanya sekitar 25 persen dosen di bawah Ditjen Diktiristek yang telah menempuh pendidikan S3. Angka ini masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara seperti Brasil, India, dan Vietnam.
“Program ini menggantikan skema pra-magister dan kini difokuskan ke jenjang doktoral sebagai bentuk dukungan terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” terang Nur.
Nur menambahkan, program ini juga menjadi jalur awal bagi dosen-dosen di wilayah afirmasi untuk mendapatkan pelatihan, pendampingan, dan percepatan studi doktoral di dalam maupun luar negeri.
“Melalui sosialisasi ini, pemerintah berharap jangkauan program dapat diperluas dan kualitas dosen di seluruh Indonesia semakin merata. (Kehumasan)*
______________________
Penulis: Fai
Foto: Fadly
Editor: Polo