22 Aug 2026 Humas News Read 53 times Orasi di Wisuda Unkhair, Bupati Ikram Anggarkan Rp 31,5 Miliar untuk Beasiswa hingga S3 UNKHAIR, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah (Pemkab Halteng) mengalokasikan Rp 31,5 miliar pada 2026 untuk beasiswa bagi sekitar 4.290 mahasiswa. Program itu bagian dari kebijakan pendidikan gratis, yang mencakup jenjang pendidikan dari PAUD hingga perguruan tinggi, termasuk kesempatan melanjutkan studi hingga jenjang doktor atau S3. Hal itu disampaikan Bupati Halteng, Dr. Ir. Ikram Malan Sangadji, M. Si, saat menyampaikan orasi ilmiah pada Wisuda Periode II Tahun Akademik 2025/2026 Unkhair di Aula Banau, Kampus I Unkhair, Kota Ternate, Sabtu (22/8/2026). Di hadapan 856 wisudawan Unkhair, ia mengangkat tema hilirisasi industri nikel berbasis inovasi, digitalisasi, dan penguatan masyarakat. Ikram mengatakan, pendidikan gratis merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (sdm) di tengah transformasi ekonomi Halteng akibat hilirisasi industri nikel. "APBD untuk pendidikan gratis. Halmahera Tengah membiayai pendidikan dari PAUD sampai S3," kata Ikram dalam orasinya. Menurut Ikram, beasiswa tidak hanya ditujukan bagi mahasiswa reguler. Pemerintah daerah juga mendorong pegawai meningkatkan kualifikasi pendidikan. Ia berharap pada masa mendatang tingkat pendidikan paling rendah masyarakat Halteng dapat mencapai jenjang sarjana. "Saya ingin suatu saat tingkat pendidikan paling rendah di Halmahera Tengah adalah S1," ujarnya. Selain beasiswa, Pemkab Halteng memberikan perlengkapan sekolah secara gratis. Ikram menyebut sekitar 90.287 peserta didik telah menerima perlengkapan pendidikan, mulai dari sepatu, topi, seragam olahraga hingga pakaian batik. Ikram menilai, kebijakan itu penting agar masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton dalam pertumbuhan ekonomi akibat hilirisasi nikel. Pendidikan, kata dia, harus membekali masyarakat dengan kompetensi dan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan dunia kerja. "Hilirisasi harus menciptakan lapangan kerja, transfer pengetahuan, peningkatan kompetensi, penguatan UMKM, pengadaan lokal, pengembangan rantai pasok, dan peningkatan produktivitas masyarakat," katanya. Menurut Ikram, peningkatan pendapatan daerah dari hilirisasi harus dikonversikan menjadi manfaat yang dirasakan masyarakat. Karena itu, APBD tidak cukup diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, tetapi juga untuk pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan kebutuhan dasar lainnya. "Jadi sesungguhnya yang gratis itu ada di Halmahera Tengah. Saya ingin membiayai warga saya mulai dari dalam kandungan sampai meninggal dunia," ujar Ikram. (*) Laporan: Putri & Tyta |Editor: Polo |Foto: Fai
