14 Jul 2026 Humas News Read 27 times Dorong Inovasi Kebijakan Daerah, Kemendagri dan Unkhair Perkuat Kolaborasi Riset UNKHAIR,-Universitas Khairun (Unkhair) bersama Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) memperkuat kolaborasi riset, inovasi, dan tata kelola pemerintahan berbasis data melalui penandatanganan minat kerja sama. Kerja sama bertajuk "Bersinergi Membangun Negeri, Berkolaborasi untuk Inovasi dan Kemajuan," ini berlangsung di Ruang Senat Lt. III Rektorat, Kampus II Unkhair, Ternate, Selasa (14/7/2026). Wakil Rektor I Bidang Akademik Unkhair, Dr. Hasan Hamid, M.Si, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kepala BSKDN Kemendagri beserta jajaran ke Unkhair. Menurutnya, kolaborasi ini menjadi peluang strategis bagi perguruan tinggi untuk memperkuat kontribusi akademik dalam mendukung pembangunan daerah maupun nasional. "Ini sangat penting terkait bagaimana inovasi, riset, kemudian kolaborasi kita dengan BSKDN untuk kepentingan pembangunan, terutama pembangunan di Provinsi Maluku Utara maupun nasional," ujar Dr. Hasan Hamid. Ia mengatakan, kerja sama tersebut sejalan dengan upaya Unkhair dalam memenuhi Indikator Kinerja Utama (IKU), khususnya melalui penguatan kolaborasi yang menghasilkan luaran berdampak bagi masyarakat, baik dalam bidang penelitian maupun kebijakan berbasis data. "Kami berharap kerja sama ini tidak hanya berhenti pada penandatanganan, tetapi bagaimana implementasinya dapat berjalan. Hasil riset dan kolaborasi harus melahirkan kebijakan yang berdampak," harapnya. Selain melibatkan dosen dan peneliti, Unkhair juga membuka ruang keterlibatan mahasiswa melalui program magang berdampak serta pengembangan kompetensi di lingkungan Kemendagri. Kepala BSKDN Kemendagri, Dr. Yusharto Huntoyungo, M. Pd, mengatakan pihaknya terus memperluas kerja sama dengan perguruan tinggi sebagai mitra strategis dalam menghasilkan kebijakan pemerintahan yang lebih efektif dan berbasis bukti. Menurut Dr. Yusharto, BSKDN saat ini tidak hanya melakukan kajian, tetapi juga mendorong hilirisasi hasil penelitian menjadi strategi kebijakan yang dapat diterapkan pemerintah. "Kami tidak memiliki peneliti lagi, pekerjaan kami lebih pada hilirisasi hasil penelitian untuk menjadi strategi kebijakan yang dapat diimplementasikan di Kemendagri," jelasnya. Ia menjelaskan, BSKDN memiliki empat pusat strategi kebijakan yang mencakup bidang politik, hukum, dan pemerintahan dalam negeri; kewilayahan, kependudukan, dan pelayanan publik; pengembangan sumber daya manusia, teknologi informasi, dan inovasi daerah; serta pembangunan dan keuangan desa. Dalam mendorong peningkatan inovasi daerah, BSKDN juga melakukan pengukuran melalui sejumlah indikator, seperti Indeks Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri (ITKPDN), Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), dan Indeks Inovasi Daerah. "BSKDN telah mengumpulkan lebih dari 36 ribu inovasi daerah hingga tahun 2025. Kami juga memberikan penghargaan dan insentif fiskal bagi daerah yang masuk kategori terinovatif," ungkapnya. Selain penguatan riset dan kebijakan, Dr. Yusharto menyebut kerja sama dengan Unkhair juga diarahkan pada pelibatan mahasiswa melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik. "Agenda kami bukan hanya dengan dosen, tetapi juga mahasiswa. Mereka akan turun ke masyarakat untuk menggagas berbagai ide dan inovasi yang bisa diterapkan di tingkat kampung," katanya. Ia berharap, kolaborasi BSKDN Kemendagri dan Unkhair dapat menghasilkan berbagai inovasi yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat serta mempercepat pembangunan daerah. Agenda tersebut turut dihadiri jajaran BSKDN Kemendagri, di antaranya Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Arzad Sectio, S.IP., M.PA., serta Fasilitator Pemerintahan Ahmad Fahmy, S.Tr.IP. (*) Kontributor: Fai |Editor: Polo |Foto: Chessa
