UNKHAIR–Rektor Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Dr. M. Ridha Ajam, M.Hum, secara resmi menyerahkan 64 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) untuk mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara.
Serah terima Senin (9/9/2024) ini dilakukan di Ruang Rapat Lantai IV Kantor Gubernur Maluku Utara, dan diterima oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku Utara, Abubakar Abdullah.
Selain penyerahan mahasiswa, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara FEB Unkhair dengan 11 OPD Pemprov Malut, sebagai wujud nyata kolaborasi antara dunia akademik dan pemerintah daerah.
Pj. Sekretaris Daerah Maluku Utara, Abubakar Abdullah, dalam Sambutannya, menyampaikan apresiasinya atas kepercayaan yang diberikan oleh Unkhair kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk menjadi mitra dalam program MBKM.
“Kami menyambut baik kolaborasi ini. Kehadiran mahasiswa di OPD merupakan tambahan sumber daya bagi kami, terutama dalam mendukung recovery pemerintahan, sekaligus menjaga moralitas dan integritas di lingkungan kerja,” ujar Abubakar.
Ia menekankan, pentingnya kolaborasi antara teori yang dipelajari di kampus dengan praktik di lapangan, sehingga para mahasiswa tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tapi juga menjadi pengingat moral di instansi yang mereka tempati.
Rektor Unkhair, Dr. M. Ridha Ajam, dalam sambutannya, mengatakan program MBKM merupakan wujud nyata dari kebijakan pendidikan nasional yang telah diimplementasikan sejak lima tahun terakhir.
“Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah kebijakan yang tidak hanya mendorong link and match, tetapi juga memungkinkan mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman langsung di lapangan. Program ini akan terus berlanjut sebagai bagian dari komitmen pemerintah,” jelas Rektor.
Dekan FEB Unkhair, Muhsin N. Bailussy, SE., M.Si., menambahkan bahwa program MBKM ini diikuti oleh 446 mahasiswa, dengan berbagai kegiatan seperti magang di industri dan instansi pemerintah, projek desa mandiri, hingga program lainnya yang setara dengan 20 SKS.
“Pelaksanaan MBKM ini berlangsung selama satu semester atau enam bulan, mulai dari Agustus hingga Januari”, ujarnya.
Selain itu, kata Dekan, mahasiswa mengikuti berbagai kegiatan mulai dari pembekalan, pelaksanaan magang atau projek, hingga deseminasi laporan.
Dari total mahasiswa yang terlibat, 64 orang ditempatkan di Pemerintah Provinsi Maluku Utara, sedangkan lainnya ditempatkan di Pemda Kota Tidore Kepulauan, Kota Ternate, Pemkab Halmahera Selatan, dan Pemkab Halmahera Tengah, serta di beberapa instansi vertikal dan sektor swasta seperti Bursa Efek Indonesia di Ambon, dan BPRS Bahari Berkesan.
Bagi Dekan, adanya program MBKM ini, diharapkan para mahasiswa dapat mengasah kompetensi, menambah pengetahuan, serta memahami dinamika kerja di dunia industri dan pemerintahan.
“Ini menjadi kesempatan besar bagi mahasiswa untuk melihat bagaimana kerjasama tim, komunikasi, dan penyelesaian masalah diterapkan dalam dunia nyata,” tutupnya. (Kehumasan)*
