Unkhair. Pertumbuhan ekonomi mengalami signifikan tak berbading dengan indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Maluku Utara, hal tersebut membuat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Khairun menggelar Sharing Session dengan mengusung tema, “Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Maluku Utara”. Kegiatan tersebut berlangusng di Aula Nuku Gedung Rektorat, Kampus II, Universitas Khairun, Selasa, 15/08/2023.
Sharing session tersebut menghadirkan narasumber dari perwakilan daerah, yakni Staf Ahli Walikota Kota Ternate, M. Taufik Jauhar, Kepala Badan Bappeda Kota Tiodre Kepulauan (Bappeda-Tikep) Saiful Latif, Kepala Bidang Minerba Dinas Energi Sumber Daya Mineral (DE-ESDM), Djunaidi Rais, S. Pi, Sekretaris Dinas Kelautan, dan Perikanan (Sek-DKP) Kabupaten Pulau Morotai, Pengamat Ekonomi dari Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Nurdin Muhammad, SE, Msi, dan hadir tatap Muka virtual melalui Zoom Meeting Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Halmahera Tengah (Kab-Halteng) Mufti Abdul Murhum, S.Pi, MP, dan Anggota Dewan Perwakilan Republik Indonesia (DPR-RI) Perwakilan Provinsi Maluku Utara, Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos, dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
Rektor Unkhair, Dr. M. Ridha Ajam, M.Hum, dalam sambutannya, menyambut baik kegiatan sharing session (sesi berbagi) sebagaimana dilakukan BEM Unkhair, kegiatan ini rencananya akan digelar secara kontinyu, dan dijadikan sebagai agenda tahunan dalam rangka menjadi bahan evaluasi terhadap pengembangan Perguruan Tinggi (PT) Unkhair, yang rencananya melibatkan dosen, dan tenaga kependidikan (Tendik) Unkhair. Melalui kegiatan ini, dapat membangun relasi bagi sesamanya, bahkan memberi kontribusi terhadap daerah. “Saya memastikan kegiatan ini dilakukan setiap tahun, dan masuk dalam agenda Dies Natalais Unkhair. Insya Allah, menjadi media evaluasi antara internal dengan eksternal, hanya saja perlu dibenahi kembali, menyesuaikan ketersediaan waktu dari narasumber yang di undang,” tuturnya.
Rektor juga menyinggung, kegiatan rutinitas ini dilakukan untuk mengingatkan kembali kepada mahasiswa, bahwa Unkhair lahir, dan besar ikut berkontribusi terhadap daerah, perjuangan para tokoh dan jasa besar alumni mendirikan Unkhair, hingga terlibat langsung dalam perjuangan Provinsi Maluku Utara menjadi wilayah otonom, pisah dari Provinsi Maluku. “Tak boleh abai dari perjuangan panjang sejumlah tokoh Unkhair, mulai dari mendirikan kampus, dan memekarkan Provinsi Maluku Utara,”, katanya.
Melalui sharing session, Rektor mengatakan tak sekedar di lihat aspek pertumbuhan ekonomi, dan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, faktanya pertumbuhan ekonomi tinggi, namun daya bayar atau kemampuan ekonomi untuk membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi, Sistem pembayaran yang kini berlaku di seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dibebankan pada mahasiswa setiap satu semester masih rendah. Ini menunjukan berbanding terbalik sebagaimana digemborkan pemerintah tingkat pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara disebut tertinggi di dunia.
“Faktanya pertumbuhan ekonomi begitu tinggi, namun daya bayar mahasiswa sangat rendah, karena daya bayar mahasiswa hanya kategori Rp 1.400.000, dan Rp. 1.900.000 dibanding UKT kampus di luar, rata-rata Rp.3000.000 ke atas,”jelasnya.
Tidak seimbangnya pertumbuhan ekonomi, dan indeks pembangunan manusia di Maluku Utara, Rektor mempertanyakan banyaknya Sumber Daya Manusia (SDM), dan industri, sementara daya beli pendidikan masyarakat sangat rendah, agar kembali di diskusikan demi Unkhair, dan masa depan pendidikan di daerah. Di sisi lain, Rektor terus berjuang bersama Gubernur Maluku Utara, KH. Abdul Gani Kasuba, LC di sisa masa jabatannya, para pendiri Unkhair, dan jasa besar tokoh pendidikan di beri pengakuan sebagai tokoh pendidikan di Maluku Utara.
Terpisah, Anggota DPRI Perwakilan Maluku Utara, dari Fraksi Partai PDI-P, Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos., M.Comn&MediaST. melalui saluran virtual, mengatakan pertumbuhan ekonomi sangat tinggi di Maluku Utara, namun salah satu dari Provinsi yang memiliki SDM yang renda. Perlu bersama pemerintah daerah mendorong SDM, khususnya SDM yang dibutuhkan oleh dunia industri.
Perhatian terhadap pendidikan di Maluku Utara menjadi srius, sebab bersentuhan langsung dengan kebutuhan berbagai dunia industri. Jika abai terhadap pendidikan, maka yang digunakan di berbagai dunia industri akan minim, dan sebagian dari mereka hanya sebatas pekerja buruh kasar. “Kerena itu, perlu adanya penguatan di dunia pendidikan, agar lulusan dapat dipakai di berbagai sektor industri di Maluku Utara,”katanya.
Pemerintah daerah, lanjut Irene selama hanya menunggu kontrol dan hak menyampaikan pendapat dari DRR-RI, padahal pemerintah daerah tak perlu lagi menggambarkan kondisi objektif suatu wilayah. Respon cepat pemda atas sejumlah problem di hadapi daerah, dan perlu bersama masyarakat, dan berkolerasi dengan kampus di daerah, sehingg minimnya angka indeks pembangunan manusia dapat diatasi bersama. “Perlu diskusi bersama, mendengar langsung kegelisahan masyarakat, khususnya kampus-kampus di daerah, agar kebijakan Pemda tidak jauh dari kebutuhan rakyatnya. “Bagaimana mengetahui problem mendasar dari dunia pendidikan, maka perlu berdiskusi dengan pihak mahasiswa, sebab kampus bagian dari mitra startegis dalam pengambilan kebijakan”,ungkapnya.
Diakhir pemaparan, Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos., M.Comn&MediaST, berharap pemerintah daerah, dan semua elemen dapat berkolaborasi demi kemajuan Maluku Utara. Pemerintah, DPR, dan Kampus saling berkoordinasi dengan baik, agar masyarakat dapat menikmati kebijakan Pemda, terutama dapat dirasakan oleh dunia pendidikan di Maluku Utara.
Presiden BEM Unkhair, Junaidi Ibrahim, dalam sambutannya, mengatakan kegiatan ini diawali kajian internal BEM, tarkait tahun sebelum, dan belakangan pemerintah pusat mengkampanyekan pertumbuhan ekonomi melesat tinggi di Provinsi Maluku Utara, ternyata tidak sesuai dengan indeks pembangunan manusia, termasuk di sektor pendidikan. Melalui sharing session ini bertujuan membuka ruang diskusi bagi setiap kepala daerah dalam memecahkan problem pembangunan manusia di Maluku Utara.
“Sektor pembangunan pendidikan penting di suarakan dengan menghadirkan sejumlah narasumber, namun narasumber berkompeten tidak berkesempatan hadir. Padahal kegiatan ini selain menyoroti rendahnya (IPK), juga memberi tahu kepada semua pihak, Unkhair merupakan kontribusi besar atas jasa di bidang pendidikan, dan mengingatkan kembali perjuangan pemekaran Provinsi Maluku Utara juga ada jasa tokoh Unkhair,”katanya.
Junaidi menyesalkan kepada DPRD, dan pemerintah daerah Kabupaten, Kota yang batal hadir, dan mewakilkan narasumber bagian dari ketidak-seriusan pejabat daerah terhadap pendidikan di Maluku Utara, dan tidak menghargai
jasa para tokoh pendidikan Unkhair, yang telah berkontribusi besar terhadap pembangunan manusia di Maluku Utara. “Batal hadirnya pejabat bagian dari tidak serius pengelolaan potensi, dan SDM di Maluku Utara,” jelasnya.
Problem mendasar IPM di Maluku Utara, kini perlu perhatian serius dari pemangku jabatan daerah. Sebeb, menurutnya, meski diketahui versi pemerintah pertumbuhan ekonomi signifikan tinggi di Maluku Utara, namun belum berpengaruh terhadap aspek penting, terutama termasuk pendidikan. “Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara hingga 23,89 persen per bulan Juli 2023 tak memberi jaminan kesejahteraan terhadap masyarakat”,ungkapnya di sela-sela acara.
Junaidi menambahkan, peningkatan IPM juga penting dijaga pemerintah, sebab ini menjadi obyek utama maju dan tidaknya suatu daerah, dan negara. Jadi penentu pertumbuhan ekonomi tergantum manusianya. Adanya tren peningkatan IPM setiap tahun dapat meningkatan produktivitas seirama dengan peningkatan produksi barang dan jasa.
BEM Unkhair, menambhakan rencana mengundang pemerintah daerah, DPRD bersama mahasiswa bersama-sama selain diskusi, juga pengen berkontribusi indek pembangunan manusia di daerah. Walaupun begitu, Pres BEM Unkhair akan terus menjadi hubungan/mitra kritis atas kebijakan pemerintah daerah yang tidak populis terhadap pendidikan di Maluku Utara. “Batal hadirnya pejabat daerah dengan alasan jelang 17 Agustus, secara langsung pemerintah daerah tidak serius mengurusi pendidikan di Maluku Utara,”katanya.
Ketua Panitia Pelaksana (Panpel), Musali Safri mengatakan, sedianya 15 pejabat daerah hadir di sini menyampaikan materi terkait dengan indek pembangunan manusia di Maluku Utara. Alhamdulillah, masi diberi perwakilan masing-masing narasumber dari berbagai latar belakang keahlian. Selanjutnya, di harapkan menjadi masukan untuk kembali di diskusikan untuk mengetahui apa kendala tidak berimbang tinggi perekonomian dengan indeks pembangunan, khususnya bidang pendidikan.
Mahasiswa pada jurusan pertanian Unkhair, itu melanjutkan kegiatan ini akan terus digaungkan untuk mengontrol pembangunan daerah. Sebab, perlu diketahui bersama bahwa pembangunan ekonomi daerah merupakan sebuah proses, di mana pemerintah daerah sebagai mengelola SDA, dan mendorong SDM, dapat merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara.
“Para pembicara yang di undang, merupakan sosok berkompeten dalam pengambilan kebiajak daerah, khususnya perkembangan indeks pembangunan SDM yang belakangan mneurun. Selain itu, Para pembicara tersebut juga merupakan tokoh inspirasi bagi pendidikan di Maluku Utara, biar begitu sebagian masih menyempatkan hadir menyampaikan materi secara virtual, “ungkapnya.
Dari pengamatan, sharing session batal dihadiri ke 15 pejabat daerah dari rencana sebelumnya. Jumlah pejabat tersebut, yakni Walikota Kota Ternate, Dr. M. Tauhid Soleman M.Si, Walikota Kota Tidore Kepulauan (Tikep) Capt. H. Ali Ibrahim, MH, Bupati Halmahera Tengah (Halteng) Pj Ir. Ikram Sangadji, M. Si, Bupati Halmahera Timur (Haltim) Drs. H. Ubaid Yakub, MPA, Bupati Halmahera Utara (Halut) Ir. Frans Manery, Bupati Halmahera Selatan (Halsel) H. Usman Sidik, Bupati Kepualauan Sula (Kepsul) Hj. Fifian Adeningsi Mus, SH, Bupati Pulau Taliabu H. Aliong Mus, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD RI) Perwakilan Provinsi Maluku Utara, Sultan Tidore H. Husain Alting Sjah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia (DPRD) Provinsi Maluku Utara Ishak Naser, S. E. (Humas) Penulis : Polo / Foto: Fai & Fadli