UNKHAIR, Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Moloku Kie Raha (FKDAS MKR) bersama Prodi Kehutanan Universitas Khairun (Unkhair) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) kondisi dan masa depan Pulau Hiri, Kota Ternate.
FGD bertajuk “Bersama Berbagi Perspektif tentang Pulau Hiri” (Babari Bacarita Bakodak Hiri) diselenggarakan di Aula Nuku, Gedung Rektorat, Kampus II Unkhair, Gambesi, Selasa (5/8/2025). Kegiatan ini menjadi ruang dialog multipihak untuk membahas masa depan Pulau Hiri secara kolaboratif, dengan melibatkan akademisi, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait.
Sedikitnya 50 peserta hadir dalam forum tersebut, mewakili sekitar 30 entitas dari enam unsur hexa helix, yakni pemerintah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), sektor privat, media, serta masyarakat terdampak.
Forum ini merupakan bagian dari program Small Grant yang didukung kerja sama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Norwegia pada tahap II dan III melalui skema Forests for Sustainable Livelihoods–North Component (FOKUS-NC). Program ini berfokus pada peningkatan tata kelola hutan, upaya konservasi, serta penguatan peran masyarakat lokal dalam menjaga sumber daya alam, khususnya di wilayah timur Indonesia, termasuk Maluku Utara.
Ketua pelaksana kegiatan, Much. Hidayah Marasabessy, SP., M.Si, yang juga dosen Prodi Kehutanan Unkhair, menjelaskan pentingnya memandang Pulau Hiri secara menyeluruh.
Usai FGD, kepada Kehumasan, mengatakan Pulau Hiri tidak seharusnya dilihat semata sebagai bagian kecil dari Kota Ternate, melainkan sebagai sebuah lanskap vulkanik yang memiliki keunikan ekologis dan potensi ekonomi yang layak dijaga dan dikembangkan.
“Hiri itu bukan hanya pulau kecil di Ternate. Ia adalah potret utuh kerentanan dan kekayaan. Salah satu peluang yang bisa dikembangkan tanpa merusak alam adalah ekowisata berbasis masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, Pulau Hiri mencatat curah hujan tahunan yang tinggi, bahkan bisa mencapai 4.000 milimeter per tahun. Hal ini menjadikan wilayah tersebut rawan bencana longsor, sebagaimana yang terjadi pada Maret 2025, lalu di dua titik, yakni Tafraka dan Dorari Isa.
Hidayah, juga Ketua Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Moloku Kie Raha (FKDAS-MKR), menyayangkan meski beberapa perwakilan pemerintah pusat hadir, sejumlah instansi lokal, seperti Balitbangda, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Pariwisata absen.
“Kami sudah dua kali mengundang, namun belum juga ada kehadiran dari pemerintah daerah. Padahal, tanpa Hiri, Kota Ternate tidak akan lengkap. Hiri bukan sekadar wilayah administratif, ia adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah dan masa depan Maluku Utara,” katanya.
Hidayah berharap, Pulau Hiri dapat menjadi “gula” yang menarik banyak pihak untuk terlibat dan “madu” yang memberi manfaat bagi semua.
Mahasiswa Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian Unkhair, turut terlibat aktif sebagai fasilitator diskusi. Melalui pendekatan budaya lokal, forum ini menggunakan bahasa Melayu Ternate dalam format “babari”,_duduk bersama dan berbagi cerita. (Kehumasan)*
___________________________________
Penulis: Fay |Foto: Fay |Editor: Polo