Unkhair Bersama DKPP RI Gelar Seminar Nasional

Unkhair.ac.id.  Universitas Khairun melalui Fakultas Hukum bersama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia menggelar seminar nasional dengan tema “Penguatan Demokrasi dan Integritas Pemilu di Indonesia”. Seminar ini berlangsung di Muara Hotel Ternate. (Selasa, 17 November 2020). Meskipun kegiatan seminar nasional ini digelar dimasa pandemi Covid-19 namun semua peserta termasuk panitia dan narasumber tetap menjalankan protokol kesehatan sesuai standar pelayanan dengan menjalankan 3 M. (Memakai masker, Mencuci tangan dan Menjaga jarak).

Seminar nasional dimulai dengan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan oleh ketua panitia penyelenggara Bambang Daud, SH.MH. Setelah menyampaikan laporan selanjutnya Dekan Fakultas Hukum Universitas Khairun Jamal Hi. Arsyad, SH.MH menyampaikan sambutan, dalam sambutannya Jamal Hi. Arsyad mengatakan sangat berterima kasih kepada pihak DKPP RI yang telah bekerjasama dengan Fakultas Hukum Unkhair sehingga dapat menggelar kegiatan seminar nasional ini.

Tepat pukul 09.30 waktu timur Indonesia, Sophian Selajar, SH.MH yang ditunjuk sebagai moderator dalam seminar ini memperkenalkan satu persatu narasumber yang dihadirkan dalam seminar nasional ini. Tersebut yakni anggota DKPP RI, Didik Supriyanto, S.IP. MP., Rektor Unkhair Prof. Dr. Husen Alting, SH.MH. Pakar Ilmu Sosial Politik Dr. Muhlis Hafel, M.S.  Mewakili Budayawan Dr. M. Ridha Ajam, M.Hum. Unsur masyarakat TPD Dr. Nam Rumkel, S.Ag.M.H.

 

Anggota DKPP RI, Didik Supriyanto, S.IP. MP  dalam paparannya mengatakan Saat ini terjadi penurunan kualitas demokrasi (pemilu), termasuk demokrasi (pemilu) yang baru-baru ini dilaksanakan di Amerika. Terkait Pilkada serentak 2020, meski dilaksanakan di tengah Pandemi Covid 19, Didik Supriyanto berharap pilkada di Indonesia dapat berjalan dengan kualitas yang baik. Dalam paparannya, Didik menguraikan terkait data indeks demokrasi di dunia terutama dalam penyelenggaran pemilu. Menurutnya,  pemilu rata-rata masih lebih bersifat prosedural, substansi pemilu yang harusnya bermula dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, belum terpenuhi. Didik berharap dalam seminar nasional ini akan mendapatkan masukan untuk membenahi demokrasi ke depan.

 

Rektor Universitas Khairun, Prof Dr. Husen Alting, SH.MH dalam kesempatan itu menyampaikan materinya dengan judul “Membangun Pemilu Berintegritas di Maluku Utara”.  Husen Alting dalam paparan mengatakan Integritas merupakan salah satu atribut terpenting atau kunci yang harus dimiliki seorang pemimpin. Integritas adalah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi dan berbagai hal yang dihasilkan.  Husen Alting juga menjelaskan perbedaan Integritas dan Kredibilitas. Sebenarnya kedua istilah ini memiliki kesamaan yaitu bahwa keduanya menjadi sumber terbentuknya “trust” (kepercayaan) bagi pemimpin. Bedanya kalau kredibilitas lebih menyangkut “head” (otak) yaitu kemampuan olah pikir yang mencakup antara lain intelegensia, keterampilan, kompetensi (hard skill). Sedangkan integritas lebih menyangkut “heart” (hati) yaitu kemampuan olah nurani yang mencakup antara lain kejujuran, ketulusan, komitmen dan sebagainya. Kredibilitas terbangun melalui dua unsur yang sangat penting yaitu kapabilitas (kompetensi) dan pengalaman. Sementara itu integritas dibangun melalui tiga unsur penting yaitu nilai-nilai yang dianut, konsistensi, dan komitmen.

 

Pakar Ilmu Sosial Politik Dr. Muhlis Hafel, M.S. menyampaikan materinya dengan judul “Rekrutmen Partai Politik, Pilkada dan Masa Depan Birokrasi Lokal”. Dalam paparannya Muhlis mengambil pendapat pakar Almond dan Powell yakni rekrutmen politik menjadi dua mekanisme yakni Mekanisme Tertutup yaitu dilakukan secara tertutup kepada orang orang tertentu seperti kawan, kesamaan agama, ras, etnis maupun keluarga selanjutnya Mekanisme Terbuka yaitu dilakukan kepada semua warga negara yang memenuhi syarat. Muhlis juga menjelaskan masa depan birokrasi lokal. Pilkda Serentak harus melahirkan kepala daerah yang berkualitas dan visioner, tugas kepala daerah yang berkualitas harus mencitakan birokrasi lokal yang ideal. Birokrasi tidak bergerak di ruang hampa, tapi ada arena di dalam struktur birokrasi ke depan. Besar kemungkinan aktor-aktor politik berperan terhadap birokrasi.

Selanjutnya Dr. M. Ridha Ajam, M.Hum menyampaikan materi dengan judul “Menelisik Nilai dan Kearifan Lokal Untuk Penguatan Demokrasi di Maluku Utara”. Ridha Ajam mengatakan salah satu kekayaan sekaligus menjadi keunikan dan kekuatan  Indonesia  adalah adanya keragaman sukubangsa yang sudah barang tentu memiliki keragaman budaya , nilai dan kearifan lokal (local wisdom). Ridha juga menjelaskan sumber kearifan lokal Maluku Utara yang sarat dengan norma dan nilai-nilai luhur, bersumber dari agama, suku dan etnis.  Ridha berharap peran tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan pemimpin daerah ini, agar dapat menerjemahkan kearifan lokal dalam segala aspek kehidupan sehari-hari, baik dalam mengelola pemerintahan, organisasi, lingkungan dan masyarakat secara umum.

 

Mewakili unsur masyarakat TPD Dr. Nam Rumkel, S.Ag.M.H. dalam paparannya menjelaskan tentang “Peran Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Dalam Penguatan Demokrasi dan Integritas Pemilu di Indonesia”. Nam Rumkel menjelaskan apa itu Kode Etik Penyelenggara Pemilu serta hambatan yang dialami oleh anggota TPD.  Dijelas Nam Rumkel bahwa kode etik penyelenggara pemilu adalah satu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi penyelenggara pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara pemilu.  Sedangkan hambatan terhadap anggota TPD adalah komunikasi antara anggota TPD. Pembagian waktu kerja. Sosialisasi kode etik yang belum merata dan Potensi di ruang publik.  Nam Rumkel mengambil kesimpulan bahwa hambatan-hambatan yang dialami oleh TPD perlu diatasi dengan baik, karena peran TPD sangat krusial dalam membantu DKPP untuk mewujudkan kehormatan penyelenggara dan untuk memastikan proses pemilu pilkada di Indonesia berlangsung dengan cara-cara yang demokratis. (Humas).