Rektor Akan Bentuk SATGAS Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Unkhair

Unkhair. Rektor Universitas Khairun Dr. M.Ridha Ajam,M.Hum bersama para Rektor se Indonesia hari ini Senin, 25 Oktober 2021 mengikuti rapat koordinasi terbatas bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Gedung D, Lantai 2 Kemenristek dalam rangka sosialisasi regulasi terbaru  dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim dalam pemaparan materinya manyampaikan bahwa pendidikan tinggi merupakan batu loncatan, maka setiap kampus di Indonesia harus  merdeka dari segala bentuk kekerasan dan menjadi lingkungan yang kondusif bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensinya.

Lanjut Nadiem, kita sedang berada dalam situasi Darurat Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi. Tirto.id 2019 merilis bahwa berdasarkan 174 testimoni dari 79 kampus di 29 kota bahwa kekerasan terjadi di lingkungan kampus, tempat magang, rumah dosen, daring dan luar kampus. Terdapat 172 mahasiswa, 1 dosen dan 1 staf telah menjadi korban dan 89% korban adalah perempuan, 4% adalah laki laki dan 8% tidak mau menyebutkan. Survei Ditjen Diktiristek, 2020, terdapat 77% dosen menyatakan “kekerasan seksual pernah terjadi di kampus” dan 63% dari mereka tidak melapor kasus yang diketahuinya kepada pihak kampus.  YLBHI Bali dalam rilisnya (Minggu, 1 Agustus 2021 19.23) bahwa Mayoritas kasus kekerasan seksual perempuan terjadi di lingkungan kampus.

Kesempatan terpisah Rektor Universitas Khairun, Dr.M. Ridha Ajam,M.Hum menjelaskan terkait dengan Permen nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, bahwa Permen hadir untuk memastikan tetap berlanjut dan terpenuhinya hak warga negara dalam mengakses pendidikan. Peraturan ini memfasilitasi perlindungan warga negara berusia di atas 18 tahun, belum atau tidak menikah dan tidak terjerat sindikat perdagangan manusia, yang menjadi korban kekerasan seksual.

Ridha Ajam menjelaskan bahwa Permen PPKS ini mengatur langkah pencegahan kekerasan seksual di ranah pembelajaran,tata kelolah dan budaya komunitas mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan perguruan tinggi. Untuk langkah penanganan laporan kekerasan seksual maka akan dibentuk Satuan Tugas (SATGAS) yang melibatkan mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan. Satgas nantinya berada langsung di bawah pimpinan Rektor. (Humas)

 

Please follow and like us:
error20

Comments

comments