Melalui Pencangan Zona Integritas, FIB Komitmen Tingkatkan Kualitas Pelayanan

UNKHAIR-Melalui pencanangan pembangunan Zona Integritas (ZI), dan Penandatanganan Pakta Integritas, Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Khairun (Unkhair), Ternate komitmen meningkatkan kualitas pelayanan,  bertempat di Aula FIB, Kampus II, Gambesi, Ternate.

Penandatanganan Pakta Integritas oleh Wadek III, Ridwan, S.Pd., M.Pd (Dok. Humas)

Kegiatan mengusung tema “Pencanangan Zona Integritas,  Penandatanganan Pakta Integritas, dan Maklumat Pelayanan Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani,”, Kamis, (29/02/2024).

Kegiatan itu, hadir seluruh pimpinan fakultas, terdiri dari Dekan FIB, Dra. Nurprihatina Hasan, M.Hum, Wakil Dekan, Bidang Akademik, Bahtiar Madjid, SS., M.A, Wakil Dekan II, Bidang Umum dan Keuangan, Hudan Irsyadi Jusuf, S.S., M.A, Wakil Dekan III, Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, Ridwan, S.Pd., M.Pd, Koordinator Program Studi (Prodi), dosen, Tenaga Kependidikan (Tendik), serta mahasiswa di lingkup FIB Unkhair.

Bertindak sebagai narasumber utama, Agus Riyanto, SE., M.Si, Pengendali Teknis Kelompok JFA, Bidang Akuntan Negara Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP), Perwakilan Provinsi Maluku Utara (Malut),  yang dipandu M. Rafli Mubarok, SE.

Dekan FIB Unkhair, Dra, Nurprihatina Hasan, M.Hum, mengajak mendukung pencanangan pembangunan ZI, karena kegiatan ini sangat penting, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor. 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Berokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Penandatanganan Pakta Integritas Oleh Koordinator Program Studi Sastra Indonesia Rahma Djumati, SS., MA (Dok. Humas)

Menurutnya, ZI di ketahui bersama sebuah predikat yang di beri kementrian, lembaga, dan pemerintah daerah (Pemda), agar pimpinan dan jajarannya memiliki niat, dalam rangka komitmen untuk menuju WBK dalam mewujudkan WBBM.

“Upaya ini bagian dari pencegahan korupsi reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” ucapnya.

WBK merupakan predikat di berikan kepada suatu unit kerja, untuk memenuhi manajemen perubahan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, akuntabilitas kinerja, termasuk WBBM.

Mengapa ZI perlu diterapkan di Perguruan Tinggi (PT), lanjutnya ini menyangkut urgensi mengenai pelayanan pendidikan, pembangunan ZI mendorong terciptanya pelayanan pendidikan, urgensi penguatan  tata kelola integritas, dan arah rencana pembangunan ZI dalam proses bisnis standar operasional (SOP).

“Pengelolaan keuangan di tuntut melakukan pengelolaan yang akuntabel, dan kode etik melalui ZI diharapkan mencegah deskriminasi, hingga persoalan lainnya,”tutupnya.

Agus Riyanto, SE., M.Si, narasumber pertama, memaparkan pandangannya mengenai capaian pembangunan ZI, saat ini terdapat 57 unit kerja WBBM, dan 778 unit kerja WBK, yakni Polri, Kejaksaan, Pengadilan, Kantor Imigrasi, Kantor Pertahanan, Rumah Sakit, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Kantor Pelayanan Bea dan Cukai, Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan, Lapas, Rutan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), dan Dinas Perizinan.

Foto Bersama Deklarasi Zona Integritas Fakultas Ilmu Budaya (Dok. Humas)

Sementara di pendidikan sendiri, capaian pembangunan ZI, hingga kini Fakultas Teknik (Fatek) Universitas Gadjah Mada UGM), Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia (UI), Fatek Universitas Diponegoro (Undip), Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran (Unpad), dan LLDIKTI Wilayah VI di Jawa Tengah.

Menurutnya, menerapkan ZI di suatu instansi pemerintah, tergantung komitmen pimpinan dan jajarannya, sehinga bisa mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan pelayanan yang prima.

Keputusan Mendikbudristek Nomor.228/0/2023 tentang Unit Kerja Pembangunan ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kemendikbudristek tahun 2023, menetapkan seluruh unit kerja wajib melaksanakan program pembangunan ZI.

Diakhir pemaparan, Agus Riyanto, SE., M.Si, menyampaikan predikat WBK dan WBBM di suata unit kerja, merupakan salah satu indikator kuatnya reformasi birokrasi, serta sistem pengendalian intern pemerintah pada unit kerja. Dengan demikan, senantias untuk melakukan perubahan, perbaikan demi terwujudnya Zona Integritas.

Diketahui, pencanangan ZI di tingkat fakultas sendiri baru dilakukan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK), Fakultas Kedokteran (FK), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), dan Fakultas Ilmu Budaya (FIB). Sementara deklarasi ZI sendiri di beri waktu oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) Unkhair, 29 Februari 2024. (Editor Tim Humas)*,

Penulis; Chesa, Foto; Fadli