Kuliah Daring “Implementasi BLU di Unkhair” Oleh Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH.M.Hum

Unkhair.ac.id. Setelah sekian lama Universitas Khairun menyandang Perguruan Tinggi Negeri (PTN) berstatus SATKER, kini Universitas Khairun meningkat menjadi PTN dengan status Badan Layanan Umum (BLU), kedepan Universitas Khairun merupakan institusi dengan level kedua dalam hal otonomi. Sistem pengelolaan Unkhair mirip dengan rumah sakit milik negara. Seluruh penerimaan non pajak dikelola secara otonomi dan dilakukan pelaporan ke negara.

Untuk mengetahui bagaimana pola dan sistem kinerja PTN BLU, hari ini, Senin, 18 Mei 2020 Universitas Khairun mengadakan Kuliah Umum tentang “Implementasi BLU di Unkhair” dengan menghadirkan pemateri Prof. Dr. Jamal Wiwoho,SH.M.Hum Rektor UNS Solo. Kuliah umum dengan sistem daring ini terbuka untuk umum, bertindak sebagai moderator pada kuliah daring ini adalah Rektor Unkhair Prof. Dr. Husen Alting, SH. MH.

Berbagai pertanyaan muncul dari civitas akademika Universitas Khairun saat Prof. Dr. Jamal Wiwoho,SH.M.Hum memberikan kesempatan untuk berdiskusi, bagaimana sistem pengelolaan kerjasama antara Universitas Khairun dengan pihak kedua yang diatur dalam satu sistem BLU. Prof. Jamal mengatakan yang terpenting dari bentuk kerjasama antar kedua belah pihak adalah pelaporan, keteladanan dan keterbukaan.

BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Tujuan dari BLU adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat. Rujukan dari PTN BLU adalah PTN-BLU merujuk pada UU PT, PP no.74 tahun 2012 jo PP no.23 tahun 2005 dengan juknisnya Kepmenkeu tentang penetapan status BLU pada PTN yang bersangkutan.

Untuk tarif biaya dan layanan, tarif layanan BLU ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasar usulan pimpinan BLU dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, serta kompetisi yang sehat. Pendapatan BLU dilaporkan sebagai PNBP, aset BLU merupakan aset yang harus dikonsolidasikan dalam BMN.

Pada kesempatan itu Prof. Dr. Jamal Wiwoho,SH.M.Hum menjelaskan ruang lingkup yang harus diatur oleh Universitas Khairun sebagai PTN BLU baru adalah KEPEGAWAI, KEUANGAN, PENGADAAN BARANG DAN JASA, KERJASAMA OPERASI (KSO) TUSI atau bentuk lain. Dengan ruang lingkup tersebut  Lanjut Prof. Jamal yang harus segera disiapkan adalah peraturan Rektor tentang tata cara rekruitmen pegawai dan status kepegawaian BPU, Untuk PTN-BLU kewenangan mengangkat tenaga tetap non PNS terdapat di pasal 33 PP no.74 tahun 2012 jo PP no.23 tahun 2005. Selain itu perlu juga diperlukan Peraturan Rektor tentang tatacara penyetoran pendapatan, penggunaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan keuangan, peraturan lain yang diperlukan adalah peraturan pengadaan barang dan jasa di BPU. (Humas)

Please follow and like us:

Comments

comments