UNKHAIR, Universitas Khairun (Unkhair) terus memperkuat kolaborasi strategisnya dengan instansi pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah. Rektor Unkhair, Dr. M. Ridha Ajam, M. Hum, resmi menandatangani perpanjangan nota kesepahaman (MoU) dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara, berlangsung di Restoran K.62 Ternate.
MoU yang diperpanjang ini berlaku selama lima tahun ke depan dan mencakup ruang lingkup kerja sama yang luas, mulai dari penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pelatihan, hingga pengadaan barang/jasa melalui skema swakelola.
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama Unkhair, Abdul Kadir Kamaluddin, SP., M.Si, kepada Kehumasan Rabu (19/3), menjelaskan bahwa kolaborasi ini merupakan wujud sinergi antara dunia akademisi dengan praktik pembangunan di daerah.
“Kehadiran akademisi di tengah proses pembangunan daerah menjadi penting untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan,” ungkapnya.
Kata Warek, kerja sama ini sekaligus menjadi bukti bahwa kontribusi akademisi dapat langsung dirasakan dalam pembangunan daerah, sembari membuka ruang bagi pengembangan riset terapan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
Menurut Warek, kerja sama antara Unkhair dan Dinas PUPR Malut sebelumnya telah berjalan dan kini diperpanjang guna memperkuat kerja sama ke depan.
Plt. Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara, Risman Iriyanto Djafar, ST., MT, menyambut baik perpanjangan MoU ini.
Menurutnya, kesepahaman ini menjadi dasar bagi kolaborasi teknis yang lebih konkret di lingkungan Dinas PUPR.
“Penandatanganan MoU ini bukan sekadar formalitas, tetapi langkah awal untuk memanfaatkan hasil riset dan keahlian dari Unkhair dalam mendukung program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Kerja sama ini, lanjutnya akan ditindaklanjuti melalui perjanjian atau kontrak teknis antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Unkhair, baik dalam bentuk swakelola maupun pemanfaatan tenaga ahli dari kampus tersebut.
Risman, berharap sinergi ini dapat meningkatkan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan Dinas PUPR Malut, serta berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh. (Kehumasan)*