{"id":12685,"date":"2026-05-12T23:38:58","date_gmt":"2026-05-12T14:38:58","guid":{"rendered":"https:\/\/unkhair.ac.id\/?p=12685"},"modified":"2026-05-12T23:49:14","modified_gmt":"2026-05-12T14:49:14","slug":"fh-unkhair-dan-bawaslu-malut-konsolidasi-demokrasi-soroti-netralitas-asn-hingga-politik-uang","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/unkhair.ac.id\/?p=12685","title":{"rendered":"FH Unkhair dan Bawaslu Malut Konsolidasi Demokrasi, Soroti Netralitas ASN hingga Politik Uang"},"content":{"rendered":"<p>UNKHAIR, Fakultas Hukum Universitas Khairun (FH-Unkhair) bersama Bawaslu Provinsi Maluku Utara menyoroti persoalan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan praktik politik uang yang dinilai masih menjadi tantangan terbesar dalam penyelenggaraan Pemilu di Maluku Utara.<\/p>\n<p>Isu tersebut mengemuka dalam kegiatan Diskusi Konsolidasi Demokrasi yang mengusung tema \u201cIdentifikasi Isu Strategis, Penguatan Demokrasi, dan Kolaborasi Akademik,\u201d di Ruang Dekan FH Unkhair, Selasa (12\/5\/2026).<\/p>\n<p>Kegiatan itu sekaligus menjadi implementasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Fakultas Hukum Unkhair dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara, terkait penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi serta dukungan program mahasiswa magang berdampak.<\/p>\n<p>Kegiatan itu juga dilakukan penandatanganan dokumen Implementation Arrangement sebagai tindak lanjut kerja sama yang sebelumnya telah disepakati pada 24 Oktober 2023.<\/p>\n<p>Dekan Fakultas Hukum Unkhair, Dr. Sultan Alwan, S.H., M.H, mengatakan kerja sama antara kampus dan penyelenggara Pemilu harus terus diperkuat untuk mengawal kualitas demokrasi di daerah.<\/p>\n<p>\u201cSalah satunya hari ini kita berkumpul dalam rangka implementasi PKS yang sebelumnya sudah ditandatangani. Implementasinya selama ini sebenarnya sudah berjalan, mulai dari keterlibatan dosen sebagai ahli, narasumber, hingga diskusi isu-isu strategis tentang demokrasi,\u201d ujarnya.<\/p>\n<p>Ia menilai penguatan demokrasi bukan hanya tugas penyelenggara Pemilu, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat termasuk akademisi.<\/p>\n<p>\u201cMengawal demokrasi itu bukan hanya tugas penyelenggara Pemilu saja, tetapi semua elemen harus berpartisipasi, termasuk kampus dan akademisi untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam penguatan demokrasi dan partai politik,\u201d katanya.<\/p>\n<p>Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Hj. Masita Nawawi Gani, S.H., menyebut saat ini Bawaslu tengah fokus menjalankan Instruksi Ketua Bawaslu RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Konsolidasi Demokrasi.<\/p>\n<p>Menurutnya, konsolidasi demokrasi dilakukan dengan memetakan berbagai persoalan aktual kepemiluan seperti politik uang, hoaks, netralitas ASN, netralitas TNI\/Polri, hingga penyalahgunaan fasilitas negara dan tempat ibadah.<\/p>\n<p>\u201cKonsolidasi demokrasi ini bertujuan memperkuat penyelenggaraan Pemilu di masa non-tahapan melalui identifikasi isu-isu aktual yang berkaitan dengan demokrasi dan Pemilu,\u201d ungkapnya.<\/p>\n<p>Ia juga mendorong sinergi antara Bawaslu dan perguruan tinggi melalui program literasi demokrasi hingga rencana KKN Tematik bersama Fakultas Hukum Unkhair.<\/p>\n<p>\u201cNanti mahasiswa bersama dosen dan Bawaslu bisa turun langsung ke masyarakat memberikan edukasi tentang bahaya politik uang, politisasi SARA, hingga hoaks,\u201d jelasnya.<\/p>\n<p>Masita mengungkapkan dugaan pelanggaran netralitas ASN masih menjadi kasus tertinggi yang ditangani Bawaslu Maluku Utara pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.<\/p>\n<p>\u201cDugaan pelanggaran tertinggi adalah netralitas ASN. Kabupaten\/kota tertinggi itu Halmahera Tengah disusul Halmahera Selatan,\u201d katanya.<\/p>\n<p>Ia juga menyoroti lemahnya tindak lanjut sanksi setelah pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).<\/p>\n<p>\u201cSampai sekarang rekomendasi yang ditindaklanjuti baru sekitar 30 persen. Bahkan ada yang tidak dieksekusi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian,\u201d ujarnya.<\/p>\n<p>Sementara, Wakil Dekan I Fakultas Hukum Unkhair, Dr. Amriyanto, S.H., M.H, menilai persoalan krusial dalam Pemilu di Maluku Utara masih berkutat pada netralitas ASN dan politik uang.<\/p>\n<p>\u201cDari dulu dua persoalan itu selalu mendominasi, yakni netralitas ASN dan politik uang,\u201d katanya.<\/p>\n<p>Menurut Dr. Amriyanto, pengawasan dana kampanye perlu diperkuat untuk mencegah praktik politik uang dalam Pemilu maupun Pilkada.<\/p>\n<p>\u201cPintu masuknya ada pada pengawasan pendanaan. Harus dipastikan uang yang digunakan benar-benar sesuai laporan dan diaudit secara profesional,\u201d tandasnya.*<\/p>\n<p>_________________________________________<br \/>\n<em>Kontributor: Chessa |Editor: Polo |Foto: Chessa<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>UNKHAIR, Fakultas Hukum Universitas Khairun (FH-Unkhair) bersama Bawaslu Provinsi Maluku Utara menyoroti persoalan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan praktik politik uang yang dinilai masih&hellip; <\/p>\n","protected":false},"author":77308,"featured_media":12688,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2031,2029,2033,2032,2030],"tags":[],"class_list":["post-12685","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-identifikasi-isu-strategis","category-info-fakultas-hukum","category-penguatan-akademik","category-penguatan-demokrasi","category-pks-fh-dan-bawaslu-malut"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/unkhair.ac.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/12685","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/unkhair.ac.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/unkhair.ac.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/unkhair.ac.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/77308"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/unkhair.ac.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=12685"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/unkhair.ac.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/12685\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":12686,"href":"https:\/\/unkhair.ac.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/12685\/revisions\/12686"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/unkhair.ac.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/12688"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/unkhair.ac.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=12685"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/unkhair.ac.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=12685"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/unkhair.ac.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=12685"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}