03 Nov 2026 Humas Post Dibaca 10 kali Unkhair Gelar Entry Meeting Evaluasi Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan Tinggi bersama BPKP UNKHAIR, Universitas Khairun (Unkhair) mengadakan rapatĀ Entry MeetingĀ evaluasi atas Tata Kelola Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan Tinggi Triwulan IV Tahun 2026 bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Berlangsung di Ruang Senat Universitas, Gedung Rektorat, Kampus II Unkhair, Ternate Selasa (03/11/2026).Ā Pertemuan dipimpin langsung Wakil Rektor II Unkhair, Prof. Dr. Irfan Zam Zam, S.E., M.Sc., Ak. Turut dihadiri Wakil Rektor I, Dr. Drs. Hasan Hamid, M.Si, Wakil Rektor III, H. Jamal Hi. Arsyad, S.H., M.H, Kepala BAKK, M. Tahir Abd. Kadir, S.H, Kepala BPKU, Ir. Nurdewi Rizka, S.P., M.Pd, anggota Satuan Pengawasan Internal (SPI), serta jajaran terkait di Unkhair. Hadir pula Tim BPKP Maluku Utara, Michael Pasaribu selaku Ketua Tim, didampingi Zulkifli sebagai Pengendali Mutu dan Dayu Jati Sri Panuntun sebagai Pengendali Teknis. Tim tersebut juga beranggotakan Fitri Kurniasih dan Nurul Arifina. Wakil Rektor II Unkhair, Prof. Irfan Zam Zam, mengatakan evaluasi tersebut bagian dari upaya pemerintah melihat kondisi penyelenggaraan pendidikan tinggi secara objektif. Menurutnya, evaluasi tidak hanya menyangkut aspek administrasi, tetapi juga mengukur keberhasilan kebijakan perguruan tinggi dalam memperluas akses pendidikan dan menjaga kualitas pembelajaran. āEvaluasi ini menjadi momentum bagi kita untuk melihat kembali sejauh mana program dan kebijakan yang telah dilaksanakan mampu meningkatkan aksesibilitas pendidikan tinggi, menjaga kualitas pembelajaran, serta menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja,ā ujarnya. Pengendali Mutu BPKP, Zulkifli, menjelaskan evaluasi akan menyasar sejumlah aspek strategis, termasuk efektivitas program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), bantuan biaya pendidikan, dan kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Tim BPKP juga akan menelaah kualitas pembelajaran, standar akreditasi, sistem penjaminan mutu internal dan eksternal, ketersediaan dosen, serta sarana dan prasarana pendidikan. Tak hanya itu, tata kelola dan akuntabilitas institusi turut menjadi perhatian. Termasuk kesesuaian perencanaan program, ketepatan data, serta penguatan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko. Relevansi kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja juga menjadi salah satu indikator evaluasi. Perguruan tinggi diharapkan tidak hanya menghasilkan lulusan dari sisi jumlah, tetapi juga memastikan kompetensi mereka sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Menanggapi pelaksanaan evaluasi tersebut, Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama (BAKK), M. Tahir bersama jajaran menyatakan kesiapan Unkhair menyediakan data dan dokumen yang dibutuhkan. Unkhair juga berkomitmen berkoordinasi dengan tim BPKP selama proses evaluasi, termasuk memenuhi kebutuhan data dan memberikan klarifikasi terkait penyelenggaraan pendidikan tinggi. Melalui evaluasi ini, Unkhair berharap memperoleh rekomendasi sebagai bahan pembenahan dalam memperluas akses pendidikan, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta memperkuat tata kelola perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel. (*) Tim Humas Unkhair
