Unkhair Dapat Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2018

Unkhair.ac.id Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia mengundang Rektor Universitas Khairun Prof.Dr Husen Alting,SH.MH untuk menerima penghargaan Kualifikasi Badan Publik cukup Informatif dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2018 di Istana Wakil Presiden (Jakarta, 5 November 2018). Pemberian penghargaan ini langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak M. Jusuf Kalla. Dalam kesempatan ini hadir pula para Menteri Kabinet, para pimpinan Partai yang menerima penghargaan, pimpinan BUMN, para Rektor Universitas Negeri yang diundang serta Para Gubernur yang berkesempatan untuk mendapatkan penghargaan dimaksud. Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Bapak Gede Narayana dalam sambutannya mengatakan Saat ini, era Keterbukaan Informasi, tidak dapat terhindarkan bahwa informasi menjadi energi yang mampu mengakselerasi proses pencerdasan bangsa dan menorehkan berbagai perubahan yang tidak terbayangkan sebelumnya. Visi besar pengembangan Keterbukaan Informasi adalah mewujudkan masyarakat informasi yang maju, cerdas, dan berkepribadian pancasila serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, bersih, transparan dan akuntabel. Pengejawantahan visi besar Keterbukaan Informasi Publik tersebut dilakukan dengan pengawasan komitmen Badan Publik dalam menyelenggarakan pemerintahan yang terbuka yang setiap tahunnya dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat melalui Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang sesuai dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentangStandarLayananInformasiPublik. Maksud dan tujuan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yakni, untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik, sehingga tujuan untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai garda terdepan dalam melakukan pelayanan informasi publik yang berkualitas kepada masyarakat terlaksana denganbaik. Lanjut Pak Gede Narayana, pada tahun 2018 ini, Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik menggunakan metodologi yang berbeda dari tahun sebelumnya, sesuai dengan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor03/KEP/Ketua-KIP/III/2018. Tahun ini, kami melakukan monitoring dan evaluasi kepada seluruh Badan Publik yang berjumlah 460 (empat ratus enam puluh),terhadap kuesioner dengan indikator :

1. Pengembangan website yang terkait dengan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi).
2. Pengumuman Informasi Publik, sehingga informasi publik dapat diakses dengan mudah dan cepatolehmasyarakat.

Selanjutnya, terhadap Badan Publik yang berpartisipasi dengan mengembalikan kuesioner, kami menambahkan penilaian terhadap indikator Pelayanan Informasi Publik dan Penyediaan Informasi Publik yang kemudian dilanjutkan dengan tahapan Presentasi Badan Publik untuk menilai terhadap komitmen, koordinasi, dan inovasi dalam implementasi Keterbukaan InformasiPublik. Sekedar Informasi dalam kesempatan ini, tanpa bermaksud keluar dari konteks Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, masih terdapat 3(tiga) provinsi yang belum membentuk Komisi Informasi Provinsi, sebagai kewajiban Pemerintah Provinsi yang tertuang dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemerintah Provinsi yang belum membentuk Komisi Informasi Provinsi yaitu Papua Barat, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur, dalam kesempatan ini Ketua Komisi Informasi Pusat bermohon kepada Bapak Wakil Presiden agar menjadi perhatian khusus kepada provinsi yang belum melakukan keterbukaan informasi publik. Masih banyaknya Badan Publik yang belum melaksanakan UU KIP. Hal ini menjadikan pekerjaan bersama, dengan menekankan pada masih diperlukannya dorongan yang lebih besar untuk menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan baik dan bersih. Lebih dari itu, hal ini juga kami sadari bahwa Komisi Informasi harus lebih menggaungkan budaya keterbukaan informasi publik yang harus didukung oleh komitmen pemerintah. Namun, disisi lain dapat terlihat dengan jelas pada tahun ini, upaya Badan Publik untuk berbenah diri dan patut dilakukan apresiasi yang tinggi. Perlu ditekankan, bahwa hasil penganugerahan ini bukanlah suatu ajang yang dimaknai sebagai kontestasi, tetapi harus kita maknai sebagai tolok ukur implementasi keterbukaan informasi diIndonesia. Kategori terbaik pertama adalah Institut Pertanian Bogor dengan kategori Informatif, Universitas Khairun sendiri masuk dalam urutan ke tiga Kategori Badan Publik Perguruan Tinggi Negeri Cukup Informatif, sedangkan urutan satu Universitas Padjadjaran dan urutan ke dua Universitas Lambung Mangkurat. Setelah pemberian penghargaan kepada beberapa Perguruan tinggi Negeri dan Pejabat BUMN serta para pimpinan partai dan kepala pemerintahan provinsi, Selanjutnya Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Muhammad Jusuf Kalla menyampaikan sambutannya, beliau mengucapkan selamat  kepada para pejabat yang mendapatkan pengahargaan anugerah keterbukaan informasi badan publik tahun 2018, beliau juga meminta kedepan agar prestasi ini dapat ditingkatkan lagi dan bagi yang terbaik agar dapat mempertahankannya.  *Humas