17 Jul 2026 Humas Berita Dibaca 15 kali Penyerapan Aspirasi MPR RI di Unkhair, Dr. Graal Taliawo Ajak Mahasiswa Perkuat Demokrasi Lewat Politik Gagasan UNKHAIR, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku Utara, Dr. R. Graal Taliawo, S.Sos., M.Si, mengajak mahasiswa memperkuat kualitas demokrasi melalui politik berbasis gagasan dengan mengedepankan kapasitas, integritas, dan nalar kritis. Ajakan itu disampaikan saat menghadiri Penyerapan Aspirasi Masyarakat MPR RI 2026, di Gedung Video Conference (Vicon) Fakultas Hukum Universitas Khairun (FH Unkhair), Kampus II Gambesi, Ternate, Jumat (17/7/2026). Pada sesi dialog bersama mahasiswa, Graal Taliawo menegaskan perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam merawat nalar kritis, memperkuat idealisme, serta menumbuhkan tradisi politik yang sehat. Menurutnya, generasi muda harus menjadi pelopor demokrasi dengan menolak praktik politik transaksional maupun politik identitas. Ia menilai demokrasi Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kuatnya pengaruh oligarki ekonomi dalam proses politik, persoalan internal partai politik, hingga maraknya politik uang yang berdampak pada menurunnya kualitas demokrasi. Sebagai solusi, Graal menawarkan konsep politik gagasan, yakni kompetisi politik yang mengedepankan kapasitas, rekam jejak, dan kualitas ide. Kata Graal, masyarakat perlu memperoleh pendidikan politik agar mampu menentukan pilihan secara rasional, bukan berdasarkan politik uang maupun politik identitas. Ia menjelaskan, tugas anggota DPD RI meliputi fungsi legislasi, pengawasan, serta penyerapan aspirasi masyarakat. Karena itu, DPD RI terus mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan dan RUU Bahasa Daerah sebagai bentuk afirmasi bagi wilayah kepulauan, termasuk Maluku Utara. Dekan Fakultas Hukum Unkhair, Dr. Sultan Alwan, S.H., M.H, menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, penyerapan aspirasi menjadi ruang dialog yang penting bagi mahasiswa untuk memperdalam pemahaman mengenai demokrasi, sistem ketatanegaraan, dan kebijakan publik. Dr. Sultan juga berharap, DPD RI dapat mendukung pengembangan Fakultas Hukum Unkhair, khususnya pembukaan Program Magister Kenotariatan dan Program Doktor (S3) Ilmu Hukum. "Kedua program itu akan memperluas akses pendidikan hukum bagi masyarakat di Maluku, Maluku Utara, hingga Papua," tambahnya. Kegiatan diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab antara mahasiswa dan Anggota DPD RI yang membahas penguatan demokrasi, fungsi lembaga negara, serta tantangan pembangunan di daerah kepulauan. (*) Laporan: Chessa |Editor: Polo |Foto: Chessa
