Penandatanganan Komitmen Dukungan Pencegahan Korupsi Wilayah Maluku Utara di Universitas Khairun

Unkhair.ac.id. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan kegiatan Penerapan Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi, kegiatan ini berlangsung mulai Selasa-Kamis (26-28 Februari 2019) di aula Nuku dan aula Babullah lantai 4 gedung Rektorat Universitas Khairun, Kegiatan ini sejalan dengan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2018, kegiatan ini juga bertujuan menindaklanjuti program pemberantasan korupsi terintegrasi dan penguatan komitmen dukungan kepala daerah, hadir dalam kegiatan ini Gubernur Maluku Utara, Walikota Ternate, Walikota Tidore Kepulauan, Bupati Halmahera Utara, Bupati Halmahera Selatan, Bupati Halmahera Barat, Bupati Halmahera Timur, Bupati Halmahera Tengah, Bupati Kepulauan Sula, Bupati Pulau Morotai dan Bupati Pulau Taliabu.  Selama tiga hari Kedeputian Pencegahan KPK juga akan melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya penguatan komitmen dukungan kepala daerah dalam Program Pengendalian Gratifikasi (PPG), Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi, Monitoring Evaluasi PPG, Kepatuhan LHKPN dan Monitoring MCP Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara.

Dihari hari pertama (26 Februari 2019) Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba,Lc memberi sambutan sekaligus membuka acara ini dengan resmi dalam sambutan tertulisnya Abdul Gani Kasuba menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan Penerapan program pencegahan dan penanggulangan korupsi terintegrasi diwilayah Maluku Utara, sebagai bagian dari prioritas nasional yang terus digalakan dengan langkah strategis pencegahan yang telah dilakukan, lanjut Abdul Gani Kasuba, pendampingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada beberapa area perubahan juga mulai memperlihatkan hasil yang cukup baik, “Saya ucapkan terima kasih kepada KPK yang telah banyak memberikan bantuan, pendampingan, fasilitasi serta advokasi dalam rangka pencegahan korupsi baik dalam lingkup Pemerintah Provinsi Malut maupun  Kabupaten/Kota kata Gubernur. Lanjut Gubernur, layaknya sebuah sistem, maka pengendalian gratifikasi juga merupakan integritas dari perangkat perangkat yang bekerja secara dinamis, yang terdiri dari dukungan perangkat dan kegiatan agar sistem pengendalian dapat berjalan dengan baik.

Ketua koordinator wilayah IX KPK, Budi Waluya, dalam paparannya mengatakan bahwa, acara penguatan program pencegahan korupsi terintegrasi di Malut ini meliputi, optimalisasi hasil capaian program pencegahan korupsi, program survey penilaian integritas dan program optimalisasi penerimaan daerah. “Fokus kegiatan 2019 pada 34 Provinsi yang secara total terdapat 542 Pemerintah Daerah, dengan agenda pendampingan (perncanaan anggaran/ pengelolaan anggaran, perijinan, pengadaan barang jasa, sumber daya alam, penerimaan daerah, aset daerah, pelayanan terpadu satu pintu dan peningkatan sumber daya manusia,” katanya. Terkait dengan capaian kuantitas program secara nasional berada pada angka 58 persen. Lanjut Budi Waluya, “Secara nasional untuk daerah Malut, capaian kuantitas rata-rata masih pada kisaran 39 persen. Olehnya itu, kinerja seluruh pemerintah daerah perlu ditingkatkan lagi dalam upaya pencegahan korupsi,” ungkapnya. Dirinya menyebutkan, untuk skala Malut dengan kuantitas capaian program pencegahan korupsi tertinggi adalah, Tidore Kepulauan (Tikep) 63 persen, Morotai 56 persen,Halmahera Utara (Halut) 55 persen, Pemprov Malut 54 persen, Kota Ternate 49 persen, Pulau Taliabu (Pultab) 35 persen, Halmahera Selatan (Halsel) 26 persen Halmahera Tengah (Halteng) 24 persen Kabupaten Kepulaun Sula (Kepsul) 25 persen Halmahera Timus (Haltim) 21 persen dan Halmahera Barat (Halbar) 16 persen, Budi Waluya berharap “Harapan saya, capaian ini lebih ditingkatkan lagi, sehingga secara keseluruhan, Malut bisa diangka 50 sampai 75 persen di tahun 2019 ini,”.

Selanjutnya acara penandatangan komitmen dukungan percepatan kinerja UPG dan laporan gratifikasi oleh seluruh kepala daerah di Maluku Utara, hadir beberapa kepala daerah dan wakilnya dalam acara penandatangan komitmen, Rektor Universitas Khairun Prof. Dr. Husen Alting bersama Gubernur Maulu Utara Abdul Gani Kasuba, LC dan Ketua koordinator wilayah IX KPK, Budi Waluya menyaksikan secara langsung Penandatangan Komitmen Dukungan Percepatan Kinerja Unit Pengendalian Gratifikasi. Setelah penandatangan dilakukan acara dilanjutkan dengan  Panel dengan Tema Pengendalian Gratifikasi oleh Dr. Faisal Malik,SH.MH. Alumni UGM sekaligus Dosen Fakultas Hukum Unkhair. Pengendalian Gratifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Kepatuhan LHKPN oleh Direktorat LHKPN. Hari ini ( 27 Februari 2019) acara dibuka oleh  Inspektur Provinsi Maluku Utara dan selanjutnya tim dari KPK akan paparkan Program Pengendalian Gratifikasi, Setelah itu setiap Inspektur Daerah Kabupaten Kota akan mempaparkan hasil monetoring dan evaluasi dari program pengendalian gartifikasi. *Humas

Please follow and like us:
20

Comments

comments

Top

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
https://www.facebook.com/Universitas-Khairun-196552343866215/
https://www.facebook.com/Universitas-Khairun-196552343866215/
https://www.instagram.com/universitaskhairun