Reformasi Birokrasi Unkhair Siap Lakukan Perubahan

Unkhair.ac.id Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan memantapkan tim kelompok kerja bidangĀ  manajemen perubahan (Pola Pikir dan Budaya Kerja), kelompok kerja penataan peraturan perudangang undangan kelembagaan dan tata laksana, kelompok kerja penataan manajemen SDM Aparatur, kelompok kerja penguatan pengawasan, akuntabilitas kinerja, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta kelompok kerja peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan ini tim revormasi birokrasi Universitas Khairun mengadakan Rapat dengan agenda pemantapan pembahasan terkait dengan reformasi birokrasi.

Rapat kerja yang diagendakan pada hari Jumat, 9 Oktober 2018 ini dihadiri oleh Sekertaris Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Dr. Suratman Sudjud,SP.MP yang juga pejabat Wakil Rektor I Bidang Akademik. Rapat yang dilaksanakan di ruang rapat lantai 3 gedung Rektorat ini juga menghadirkan para koordinator kelompok kerja.
Ketua tim pelaksana reformasi birokrasi Karmila Ibrahim,SP.M.Sc mengatakan jika kita mengirimkan laporan reformasi birokrasi ke website MenpanRB maka semua dokumen itu akan dikonfirmasi dan segera dilakukan monitoring dan evaluasi oleh tim MenpanRB. Pengisian ini akan menjadi acuan kita untuk menyiapkan dokumen terkait dengan reformasi birokrasi, lanjut karmila dengan menunjukan capaian hasil reformasi birokrasi tahun 2017 kemarin yang diambil berdasarkan roadmap yang telah dikirim, ada beberapa agenda reformasi birokrasi yang belum dicapai seperti pembentukan unit layanan terpadu dan unit pengendalian gratifikasi.

Zona integritas adalah hal inti yang akan menjadi catatan evaluasi oleh MenpanRB, zona integritas ini sama sekali belum terbentuk karena letak zona integritas sendiri belum ditetapkan bersama. Sama halnya dengan Unit Layanan Terpadu dan Unit Pengendalian Gratifikasi, Zona Integritas wilayah bebas korupsi sendiri belum ada personil, prosesnya maupun perangkat penunjang kerja. Agar semua unit maupun zona integritas segera dijalankan maka rapat hari ini meminta semua pihak untuk melaksanakan tupoksi sesuai yang diharapkan.

Dalam waktu dekat akan dibuatkan deklarasi bersama antara pimpinan Universitas dengan pimpinan Fakultas maupun lembaga, deklarasi ini memuat kesepakatan perjanjian kerja antara Rektor dengan Wakil Wakil Rektor selanjutnya para Dekan dan Wakil Wakil Dekan.
Sekertaris Tim Pengarah Dr. Suratman Sudjud,SP.MP menjelaskan delapan area perubahan serta gambaran teknis tentang area perubahan, dari hasil sosialisasi reformasi birokrasi terliat jelas pertama bagaimana membuat dokumentasi rencana aksi RB sesuai dengan delapan area perubahan dan perkembangan capaiannya, kedua bagaiman membangun zona integritas dan WBK/WBBM di satuan kerja dan yang ketiga bagimana membentuk unit layanan terpadu di seluruh satuan kerja.
Lanjut Suratman, fokus reformasi birokrasi di PTN adalah penguatan tata laksana dengan menyusun peta proses bisnis sesaui tugas dan fungsi unit kerja, disamping itu dapat menjabarkan peta proses bisnis kedalam standar operasional prosedur atau SOP untuk setiap kegiatan yang ada, selanjutnya merencanakan pengembangan e-goverment untuk sistem manajemen contoh pengembangan SIMPEG absensi yang terintegrasi dengan cara penghitungan tunjangan kerja dan seterusnya, penyediaan pelayanan publik yaitu pengelolaan pertanyaan masyarakat dan pengelolaan sistem pengaduan LAPOR, lalayan publik termasuk didalmnya lanayan transaksi permintaan KHS, pembayaran SPP dan seterusnya, untuk pelayanan informasi dapat ditetapkan melalui PPID dengan penerapan keterbukaan informasi.

Dalam rapat ini juga dibicarakan rencana aksi reformasi birokrasi Kemenristekdikti yang selaras dengan program program reformasi birokrasi pada level nasional diantaranya; manajemen perubahan dengan kegiatan pengembangan nilai nilai untuk menegakkan integritas, pembentukan agen perubahan yang dapat mendorong terjadinya perubahan pola pikir dan pengembangan sistem informasi reformasi birokrasi. Kedua program penguatan pengawasan dengan kegiatan pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat WBK/WBBM, selanjutnya kegiatan pelaksanaan pengendalian gratifikasi serta wistleblowing system, pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan, pembangunan SPIP dan penanganan pengaduan masyarakat. Untuk program akuntabilitas kinerja dengan kegiatan penyusunan LAKIP dan pembinaan akuntabilitas dan pengembangan dan sosialisasi sistem informasi pemantauan program dan anggaran.

Koordinator tim kelompok kerja manajeman perubahan (pola pikir dan budaya kerja) Lita Asyriyanti Latif,ST.MT mengatakan untuk merubah pola pikir dan budaya kerja menuju lebih baik menjadi budaya kerja menjadi kinerja, meruubah budaya kerja adalah merubah orang dalam bekerja untuk lebih baik lagi harus ada target yang dicapai, pola pikir dan budaya kerja akan berkaitan dengan disiplin, akuntabilitas dan transparansi serta integritas yang tinggi dan nilai nilai kejujuran yang akan ditanamkan dalam budaya kerja di Universitas Khairun ini. *Humas

Please follow and like us:
20

Comments

comments

Top

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
https://www.facebook.com/Universitas-Khairun-196552343866215/
https://www.facebook.com/Universitas-Khairun-196552343866215/
https://www.instagram.com/universitaskhairun