Unkhair Gandeng KPK Gelar Pelatihan Pengelolaan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)

Unkhair.ac.id Universitas Khairun melalui kerjasama dengan USAID CEGAH melaksanakan program penguatan kapasitas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) diwilayah provinsi Maluku Utara. Pelatihan yang digelar pada 30-31 Oktober 2018 di Aula Babullah Kampus Unkhair ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan kemampuan pengelola UPG yang berada di bawah Inspektorat untuk melaksanakan fungsi menerima pelaporan penerimaan, pemberian atau penolakan atas gratifikasi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) atau penyelenggara negara.

Kegiatan ini melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Divisi Pencegahan yang memberikan materi berkaitan dengan nilai-nilai anti korupsi dan integritas, fungsi dan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) serta mekanisme pelaporan gratifikasi secara manual dan online.

Narasumber KPK Asep Irama mengatakan kewajiban pelaporan gratifikasi sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2002, UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 termasuk Peraturan KPK dan Surat Edaran pimpinan KPK dimaksudkan sebagai sarana untuk mencegah Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dari “sempurnanyaSuap” dengan meletakan syarat waktu 30 hari. Narasumber lainnya Dr. Faisal Malik, SH.MH menyampaikan terkait dengan konsep gratifikasi dan sistim Pengendalian Gratifikasi, sedangkan Irfan Zam-Zam,SE.M.SI.Ak menyampaikan berkaitan dengan tata kelola UPG melalui perlunya standar operasional prosedur, serta rencana aksi yang berbasis outcome dan output.

PenanggungJawab Program Wakil Rektor III Syawal Abdulajid menyatakan kegiatan yang diarahkan untuk penguatan kapasitas UPG yang telah terbentuk sejaktahun 2017 ini juga akan mendorong ditetapkannya SOP sebagai guideline UPG diantaranya Pelaporan Gratifikasi, Penetapan Status Gratifikasi dan Gratifikasi terkait dengan Kedinasan. Selain itu, bersamadengan UPG Inspektorat akan terus digalakkan sosialisasi atau diseminasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara di daerah masing-masing sehingga ada pemahaman yang benar mengenai kewajiban pelaporan, meminimalisasi tingkat ketakutan pegawai negeri terhadap dugaan pelaporan dapat berujung tindak pidana serta yang terpenting mendorong tingkat pelaporan gratifikasi di wilayah Provinsi Maluku Utara. Redaksi Press realase *Humas

 

Please follow and like us:
20

Comments

comments

Top

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
https://www.facebook.com/Universitas-Khairun-196552343866215/
https://www.facebook.com/Universitas-Khairun-196552343866215/
https://www.instagram.com/universitaskhairun